Cinto Jan Dibali

Cincin bamato dijari manih
Cincin siapo nan uda pakai
Tolong lah jawek tanyo den kini

Tarangah denai manahan tangih
Dagang lah tandeh pokok lah habih
Yang lain juo nan barasaki

Kini den tau cinto manduo
Nan uda tanam didalam dado
Denai disayang urang dicinto
Dek uda kayo lapeh kandaknyo

Pitih dapek dicari, budi jan dibali, cinto lai kadatang juo
Ondeh yo mak, pitih dapek dicari, budi jan dibali cinto lai kadatang juo

*) Bialah rambuik samo hitamnyo
Usah samokan den jo dirinyo
Denai ndak silau nan dek harato

Bukan lantaran dek roman rancak
Oi bukan silau ameh jo perak
Urang dijajah bak kato awak

Sungguahpun bumi lah jadi duo
Ombak mahampeh jadi bancano
Balum sasakik hati nan luko
Luko nan tiado paubeknyo

Kayo jan dibanggakan, cinto bukan dagangan, tinggakanlah denai surang
Ondeh yo mak, kayo jan dibanggakan, cinto bukan dagangan, tinggakanlah denai surang....
back to *)

Surat Dakwaan ft. Surat Tuntutan

"... agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.." kalimat itu pasti kita dengar dalam persidangan di pengadilan. Beberapa minggu kemudian "... agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum..." 

Disini Saya mencoba berbagi tentang perbedaan surat dakwaan dengan surat tuntutan.

Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 jo pasal 139 KUHAP). Surat dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (pasal 155 ayat [2] KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang.

Dalam praktik hukum/ proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tunggal
    Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana ,

    misalnya hanya tindak pidana "pencurian" (pasal 362 KUHP) atau hanya tindak pidana "penipuan" (pasal

    378 KUHP) atau hanya "penggelapan" (pasal 372 KUHP).

2. Surat Dakwaan Subsider
    Dalam surat dakwaan berbentuk subsidair didalamnya dirumuskan/disusun beberapa tindak pidana/delik

    secara berlapis/ bertingkat dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang

    paling ringan. Akan tetapi yang sungguh-sungguh didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus

    dibuktikan didepan sidang pengadilan hanya "satu" dakwaan.

3. Surat Dakwaan Alternatif

    Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan atau penyusunannya mirip dengan bentuk surat

    dakwaan subsidair yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju

    dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum,

    dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan

    tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. 

4. Surat Dakwaan Kumulatif

    Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/dakwaan yang masing-

    masing delik berdiri sendiri (samenloop/concursus/perbarengan).

5. Surat Dakwaan Kombinasi

    Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik/dakwaan secara kumulatif yang didakwakan

    secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif secara serempak/sekaligus.

Sedangkan Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekuisitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

1.      Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.

2.      Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.

3.      Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.

4.      Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (pasal 182 ayat [1] KUHAP). Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana.

 

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.”

source : penerapan KUHAP dalam praktik, DR. H.M.A. KUFFAL,SH.

Pengacara atau Penasehat Hukum ?

Kita pasti sering mendengar kata profesi "Pengacara" dan juga "Penasehat Hukum". Pasti muncul pertanyaan dalam benak kita, apa sih bedanya pengacara dengan penasehat hukum? atau bedanya hanya dalam penamaan saja? Sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pengacara dan penasihat hukum berbeda. 

Pengacara :

Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan di mana ia akan beracara.

Pengacara ini dulunya dibedakan dengan advokat. Yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseotang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembedaan advokat dan pengacara ini dapat kita temui dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya (“RO”). Simak juga artikel Advokat.

Penasehat Hukum :

Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum).

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 ayat [13] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP).

 

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No.: 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No.: KMA/005/SKB/VII/1987 dan No.: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:

a.    Para pengacara advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun.

b.    Para pengacara praktek yang diberi ijin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. 

 Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai Advokat (lihat Pasal 32 ayat [1] UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara pengacara dan penasehat hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat [2] UUA).

Jadi, sebelum berlakunya UUA, pengacara advokat maupun pengacara praktek adalah termasuk penasihat hukum. Sejak diberlakukannya UUA, baik penasihat hukum, advokat maupun pengacara praktek disebut sebagai Advokat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUA.

source : www.hukumonline.com